Rabu, 30 Juli 2014

Pemprov Riau Belum Bisa Terapkan Pegawai Kontrak

Sahabat pembaca Pengumuman CPNS dan PPPK, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau belum bisa menerapkan ketentuan baru dalam undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK). Pasalnya, belum ada petunjuk pelaksanaan (juklak) untuk PPPK itu sendiri dari Pemerintah Pusat.

Kebijakan PPPK belum dilakukan dan diimplementasikan bersamaan dengan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di daerah. Akhirnya kebijakan tersebut dinilai masih sekedar wacana.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, M Guntur, akhir pekan lalu menyampaikan, salah satu poin yang diperlukan adalah Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari Undang-undang (UU).

"Kita belum bisa menerapkan, karena PP-nya saja belum ada, apalagi petunjuk pelaksanaan (Juklak). Kita menerapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan,"kata Guntur.

Lebih jauh Guntur menambahkan, waktu penerapan yang disebutkan Pemerintah Pusat bersamaan dengan CPNS yakni, bulan Agustus mendatang. Sehingga, kecil kemungkinan perekrutan PPPK tersebut dilaksanakan bersamaan.

"Prosesnya seperti ini, dalam penerapan UU ASN itu tentu akan ditindaklanjuti dengan turunnya Peraturan Pemerintah. Kemudian Badan Kepegawaian Negera mengeluarkan Juklak, yang menjadi dasar perekrutan aparatur pemerintah tersebut,"sebutnya.

Menurut Guntur, hal sangat berbeda dengan perekrutan CPNS. Pasalnya, untuk kebijakan CPNS sudah ada turunan kebijakan yang mendasarinya.

"Kita di daerah tentunya ingin punya dasar untuk melakukan perekrutan tersebut. Bagaimana kita mau mengajukan PPPK, sementara juklaknya belum jelas. Ini bisa menjadi kendala dikemudian hari,"terangnya.

Berita ini bersumber dari GoRiau.

Minggu, 27 Juli 2014

Kabar Gembira, Ada Lowongan CPNS Buat Semua Jurusan

Sahabat pembaca Pengumuman CPNS dan PPPK, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) menyampaikan penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terdapat pembukaan formasi jabatan yang dapat dilamar oleh sarjana dari segala jurusan atau disiplin ilmu.

Deputi Sumber Daya Manusia Kemen PAN-RB, Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, ada 11 jabatan yang dapat di isi oleh pelamar lulusan strata 1 atau sarjana dengan berbagai disiplin ilmu. 11 jabatan itu adalah:
  1. Analis Kebijakan
  2. Perencana
  3. Auditor
  4. Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah
  5. Penggerak Swadaya Masyarakat
  6. Widyaswara (pengajar khusus di diklat PNS)
  7. Peneliti
  8. Pekerja Sosial
  9. Penyuluh Sosial
  10. Perekayasa
  11. Pemeriksa
Alasan dibukanya 11 jabatan bagi semua disiplin ilmu ini didasarkan pada pengalaman bahwa ada sejumlah PNS yang telah bekerja di beberapa instansi pemerintah dapat berprestasi meskipun ditempatkan pada jabatan yang berlainan dengan disiplin ilmu yang ditempuhnya.

"Misalnya ada lulusan IT (teknologi informasi) yang berhasil dan berprestasi sebagai penyuluh di Kementerian Kesehatan," kata Setiawan dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Minggu (27/7/2014).

Setiawan mengatakan, jabatan-jabatan yang dialokasikan untuk semua disiplin ilmu ini ditetapkan dengan jumlah slot formasi 5% dari total penerimaan CPNS di masing-masing intansi. 

"Misalnya Kementerian Keuangan alokasi penerimaannya ada 100.000. Berarti 5%-nya bisa dibuka untuk semua jurusan," sebut dia.

Adapun dalam penetapannya, setiap instansi dapat memilih jenis jabatan yang dapat dimasukkan ke dalam formasi peneriman CPNS. 

"Jadi tidak perlu buka 11 jenis jabatan, cukup yang dibutuhkan saja. Yang penting kuotanya 5% dari total formasi penerimaan di masing-masing instansi," katanya.

Berita ini bersumber dari Detik Finance

Sabtu, 26 Juli 2014

Pengumuman Formasi CPNS 2014 Tidak Bisa Serentak

Sahabat pembaca Pengumuman CPNS dan PPPK, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menyatakan untuk tahun ini penetapan formasi CPNS tidak dapat dilakukan secara serentak. Artinya, setiap lembaga pemerintah yang tahun ini membnuka lowongan Pegawai Negeri Sipil tidak dapat memberitahukan apa saja lowongan yang dibuka secara bersamaan.

Kemen PAN RB mengumumkan hal itu karena dari 510 instansi pusat dan daerah, baru 400 yang mengajukan usulan rincian formasi. Itupun sebagian besar dokumennya tidak lengkap. Padahal, seperti yang telah diberitakan sebelumnya, MenPAN-RB Azwar Abubakar menyatakan deadline pengajuan rincian formasi untuk CPNS hanya sampai 24 Juli.

“Hingga hari ini sekitar 400 dari 510 instansi yang rincian formasinya sudah masuk.

Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja, menyebutkan, terdapat beberapa permasalahan terkait dengan pengisian rincian jabatan. Antara lain belum semua instansi menyampaikan nama-nama jabatan fungsional yang berlaku di instansi masing-masing.

Masalah lainnya adalah, jabatan yang diusulkan belum tercantum dalam e-Formasi. Padahal penyusunan formasi seharusnya disusun per jabatan,tetapi malah banyak yang disusun berdasarkan unit organisasi.

Agaknya reformasi manajemen penerimaan CPNS tahun 2014 yang serba digital membuat “kagok” sistem di lembaga negara yang sudah terbiasa bertahun-tahun menggunakan cara konvensional.

“Mudah-mudahan bisa beres semua sesuai jadwal yang ditentukan,” kata Setiawan Kamis (24/7)

Masalah lain, banyak yang belum mengalokasikan untuk jabatan lima persen yang dapat dilamar oleh semua jurusan. Bahkan ada usulan yang belum di tandatangan pejabat pembina kepegawaian. Papar mantan pejabat di Jawa Barat ini.

Sebagai solusi pemecahan masalah, pemerintah akan menetapkan formasi CPNS secara bertahap. Instansi yang dokumennya sudah benar dan tidak ada masalah langsung ditetapkan. Sedangkan yang masih bermasalah dikembalikan lagi untuk dilengkapi.

“Yang utama kami minta instansi harus memberikan formasi CPNS lima persen bagi 11 jabatan yang bisa dilamar sarjana dari semua jurusan,” tegasnya.

Seperti diketahui, terdapat 11 jabatan yang dapat dilamar sarjana dari semua urusan antara lain: Analis Kebijakan, Perencana, Auditor, Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan daerah, Penggerak Swadaya Masyarakat, Widyaiswara, Peneliti, Pekerja sosial, Penyuluh sosial, Perekayasa, dan Pemeriksa.

Berita ini bersumber dari Pewarta Eksbis.

Pengumuman Penerimaan CPNS BNN Tahun 2014

Sumber : BNN

Jumat, 25 Juli 2014

Banyak keuntungan dengan pemanfaatan CAT-BKN dalam proses rekrutmen CPNS

Sahabat pembaca Pengumuman CPNS dan PPPK, sudah tahukah anda bahwa Wakil Gubernur (Wagub) Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba menyampaikan atas banyaknya keuntungan menggunakan metode CAT-BKN dalam proses seleksi CPNS. Pernyataan tersebut disampaikannya pada acara Rapat Koordinasi Kepegawaian Manajemen Aparatur Sipil Negara, pertengahan Mei 2014 lalu di Kantor Regional (Kanreg) XI BKN Manado.

Lebih jauh Abdul Gani Kasuba mengemukakan terkait banyaknya keuntungan dengan pemanfaatan CAT-BKN dalam proses rekrutmen. Beberapa keuntungan tersebut menurutnya karena nilai atau hasil seleksi dengan metode CAT-BKN lebih cepat, objektif dan akuntabel. Keuntungan lainnya, menurut Abdul Gani adalah metode Cat-BKN dinilai jujur karena hasilnya tanpa campurtangan pemangku kepentingan. Kemudian menurutnya masyarakat juga dapat melihat langsung pencapaian hasil ujian, sehingga peserta menjadi yakin atas objektifitas penilaian. “Kami lebih mudah mempertanggungjawabkan kepada masyarakat,” pungkas Abdul Gani.

Selanjutnya Abdul Gani Kasuba mengatakan bahwa diterapkannya CAT-BKN pada proses seleksi CPNS 2013 merupakan langkah konkrit Pemprov. Malut dalam mendukung reformasi birokrasi sistem rekrutmen. Abdul Gani Kasuba menambahkan pada prinsipnya bahwa dengan menggunakan CAT-BKN, Pemprov. Malut ingin memperoleh sumber daya manusia (SDM) aparatur yang kompeten. “Dengan niat, tekad, kerja keras dan bantuan Tim Teknis CAT-BKN, Pemprov. Malut berhasil menyelenggarakan rekrutmen CPNS mandiri untuk pertama kalinya,” kata Abdul Gani Kasuba.

Berita ini bersumber dari BKN.

Kamis, 24 Juli 2014

Kemendikbud Siapkan 20 Ribu Komputer untuk Seleksi CPNS

Sahabat pembaca Pengumuman CPNS dan PPPK, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengaku siap mensukseskan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Kemendikbud memersiapkan 20.000 unit komputer untuk Computer Assisted Test (CAT).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M Nuh mengatakan, 20.000 unit komputer ini berada di sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP).

Tujuannya jelas, terangnya, ialah untuk mensukseskan seleksi CPNS tahun ini yang secara nasional akan menggunakan CAT. 

"Ya, kami ingin mendukung proses seleksi CPNS. Bekerjasama dengan Kemenpan dan RB, PTN, BKN dan LPMP kami ingin menjaring calon aparatur yang berkualitas," kata M Nuh dalam siaran pers yang diterima KORAN SINDO, Kamis 24 Juli 2014.

Dalam penyerahan naskah soal tes CPNS kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Azwar Abubakar menjelaskan, Kemendikbud pernah melaksanakan uji kompetensi guru (UKG) dengan menggunakan komputer tersebut.

Dengan peserta sebanyak 1,3 juta guru di seluruh Indonesia, penggunaan komputer sebagai alat tes sangat menghemat biaya. Maka dari itu M Nuh tidak dapat membayangkan bagaimana dan berapa biayanya kalau ketika itu Kemendikbud memaksakan tes tulis untuk 1,3 juta guru tersebut.

Mantan Rektor ITS ini mengatakan, kelayakan komputer yang akan digunakan dalam seleksi CPNS ditinjau terlebih dahulu oleh tim panitia. Dia berharap, dengan metode CAT ini akan meningkatkan kualitas pegawai negeri sipil yang diterima.

Selain itu, sistem ini juga untuk menghindari terjadinya praktik penyimpangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tidak akan lagi ada titip menitip aparatur melalui pejabat dan dogma penerimaan CPNS untuk bagaikan mesin ATM. 

“PNS-PNS yang akan datang adalah orang-orang paling baik dari putera puteri bangsa kita baik dari sisi kompetensi keterampilan, pengetahuan, sikap, maupun intergritas nasionalnya, sehingga bisa memberi layanan yang terbaik kepada masyarakat,” ucap M Nuh.

Dalam sambutannya M Nuh memberikan catatan sangat positif dari apa yang telah digagas oleh Kemenpan dan RB tentang penerimaan CPNS yang terbuka, transparan dan bebas KKN. Rekrutmen CPNS dengan menggunakan CAT yang relatif lebih canggih, terbuka dan transparan, bebas KKN diharapkan bisa menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Dikatakan, seleksi CPNS ini akan menyita banyak perhatian masyarakat, karena banyak diantara mereka yang ingin menjadi CPNS. Masyarakat menaruh harapan yang luar biasa kepada para peserta tes CPNS, kalau nanti diterima menjadi PNS betul betul berjiwa melayani masyarakat. 
"PNS yang kompetitif. Yang siap bertugas dimana saja melayani masyarakat termasuk di pelosok," ungkapnya.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menpan dan RB Azwar Abubakar mengatakan kerjasama dengan Kemendikbud ini luar biasa. Melalui kerjasama ini diharapkan bisa mendapatkan putera-puteri terbaik bangsa, kompeten, berjiwa melayani, mempunyai rasa nasionalisme tinggi sehingga nantinya diharapkan memberikan pelayanan yang bagus kepada masyarakat.

“Rekrutmen CPNS ini melibatkan konsorsium besar melibatkan Kemendikbud, BKN, Badan Pengawasan Keungan dan Pembangunan (BPKP), Badan Intelijen Negara (BIN), Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), Badan Pengkajian dan Penerapan Tekhnologi (BPPT), ICW, Ombudsman RI, diharapkan betul betul bersih dari KKN,” tambahnya.

Berita ini bersumber dari Sindonews.

SIMULASI CAT CPNS 2014

Selasa, 22 Juli 2014

Inilah 11 Jabatan CPNS Yang Terbuka Untuk Semua Jurusan

Sahabat pembaca Pengumuman CPNS dan PPPK, sudah tahukah anda bahwa pemerintah menindaklanjuti kebijakan menyediakan 5% formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk lintas jurusan, dengan menetapkan 11 jabatan yang bisa dilamar oleh sarjana dari semua jurusan.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Herman Suryatman mengemukakan, ke-11 jabatan di pemerintahan yang terbuka untuk sarjana semua jurusan itu adalah Analis Kebijakan, Perencana, Auditor, Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan daerah, Penggerak Swadaya Masyarakat, idyaiswara, Peneliti, Pekerja sosial, Penyuluh sosial, Perekayasa, dan Pemeriksa. 

Saat menghadiri talk show di di kampus Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, Selasa (22/7), Herman menyampaikan, banyak instansi pemerintah pusat maupun daerah yang belum mengalokasikan untuk jabatan 5 % yang dapat dilamar olehsarjana dari semua jurusan. Hal ini menyebabkan belum rampungnya proses verifikasi formasi CPNS dari sejumlah daerah, untuk selanjutnya mendapatkan ijin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

“Kalau ijin prinsip sudah ada diharapkan segera bisa diumumkan lowongan jabatan yang dibuka di masing-masing kementerian, lembaga maupun pemda,” ujar Herman.

Menurut Herman, ada beberapa permasalahan terkait dengan pengisian rincian jabatan. Antara lain belum semua instansi menyampaikan nama-nama jabatan fungsional yang berlaku di instansi masing-masing. Selain itu, jabatan yang diusulkan belum tercantum dalam e-Formasi, penyusunan formasi yang seharusnya disusun per jabatan, banyak yang disusun berdasarkan unit organisasi.

Masalah lain, lanjut Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB itu, jumlah rincian tidak sesuai dengan jumlah persetujuan prinsip, banyak yang belum mengalokasikan untuk jabatan 5 % yang dapat dilamar oleh semua jurusan. “Bahkan ada usulan yang belum ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian,” tambahnya.

Herman menambahkan, bagi instansi pemerintah yang belum mengalokasikan formasi untuk 11 jabatan yang bisa dilamar oleh saraja dari semua jurusan tersebut supaya segera mengalokasikannya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pemerintah berencana akan menerima 40.000 CPNS dan 25.000 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPK). Pendaftaran penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan dilakukan pada bulan Agustus mendatang.

Berita ini bersumber dari Sekretariat Kabinet RI.

Ada 132 Instansi Pusat dan Daerah Tak Diberi Tambahan Formasi ASN 2014

Sahabat pembaca Pengumuman CPNS dan PPPK, sudah tahukah anda bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan bahwa 123 pemerintah daerah dan sembilan instansi pusat tidak mendapatkan tambahan formasi aparatur sipil negara (ASN). Kepastian itu mengacu pada keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) perihal persetujuan tentang penambahan ASN tahun 2014.

“Dalam proses rekruitmen CPNS 2014 ada beberapa K/L (kementerian/lembaga, red) dan daerah yang tidak mendapat alokasi formasi,” ujar Kepala Biro Humas dan Protokol Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat, Selasa (22/7).

Dipaparkannya, sesuai Surat Menteri B-2550/M.PAN-RB/06/2014 tanggal 20 Juni 2014 perihal Persetujuan Prinsip Tambahan Formasi ASN Tahun 2014, maka untuk formasi jabatan pelaksana (jabatan fungsional umum) harus memuat kualifikasi pendidikan, golongan/ruang, jumlah, dan alokasi untuk masing-masing jabatan (unit kerja penempatan). Sedangkan untuk formasi jabatan fungsional (jabatan fungsional tertentu) harus memuat jenjang jabatan, kualifikasi pendidikan, golongan/ruang, jumlah, dan alokasi untuk masing-masing jabatan (unit kerja penempatan).

Sedangkan 9 K/L yang tidak memperoleh alokasi ASN 2014 antara lain Kementerian Koperasi dan UKM, KemenPAN-RB, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Lembaga Pengetahuan Ilmu Indonesia (LIPI), Badan Pengawas Teknik Nuklir, Kepolisian Negara RI (Polri), Sekretariat Jendral DPR-RI dan Sekretariat Komisi Nasional HAM. Sementara 123 daerah yang tak mendapat alokasi tambahan tersebar di 29 provinsi.

Terkait alokasi tambahan formasi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), Tumpak mengatakan bahwa prioritasnya untuk mengisi kebutuhan yang menunjang akselerasi pencapaian tujuan atau sasaran organisasi sebagaimana regulasi yang berlaku.

Berita ini bersumber dari JPNN.