Rabu, 29 Oktober 2014

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) akan mengkaji kembali status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).


Sahabat pembaca Info PPPK, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) akan mengkaji kembali status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Kajian menyangkut bisa tidaknya keberadaan PPPK nantinya mengisi kekurangan aparatur di instansi pusat dan daerah dampak dari kebijakan moratorium penerimaan CPNS selama lima tahun.

"Perlu saya tegaskan lagi, moratorium akan dilakukan selambat-lambatnya tahun 2015, tapi setelah ada pengkajian dulu. Sekarang kan prosesnya masih jalan jadi kita selesaikan dulu itu," kata MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi di kantornya, Rabu (29/10).

Pengkajian ini terutama untuk melihat posisi aparatur di pusat dan daerah. Kalau ternyata jumlahnya sudah berlebih, maka diberdayakan SDM yang ada.

Mengenai posisi PPPK, lanjut politisi Hanura ini, masih akan dikaji kembali bersama tim ASN.

"Dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN) kan ada posisi PPPK dan PNS. Kalau untuk PNS, akan dikaji lagi pemberlakuan moratoriumnya. Sedangkan PPPK, pemerintah masih membahasnya lebih lanjut," tandasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.

Rabu, 22 Oktober 2014

UPN Veteran jadi PTN, Status Pegawai Tak Jelas

Sahabat pembaca Pengumuman CPNS dan PPPK, sudah tahukah anda bahwa ratusan pegawai tiga kampus Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran di Yogyakarta, Jakarta dan Surabaya tak jelas nasibnya meski tiga universitas itu telah menjadi perguruan tinggi negeri sejak 6 Oktober 2014. "Belum juga ada kejelasan soal status kepegawaian kami setelah kampus jadi negeri," kata Ketua Forum Pegawai Tetap Yayasan (PTY) UPN Veteran Yogyakarta, Dyah Sugandini kepada Tempo pada Ahad, 12 Oktober 2014.

Ratusan pegawai itu selama ini berstatus pegawai tetap yayasan (PTY) yang menaungi kampus ini. Menurut Dyah, solusi seperti pengangkatan PTY sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetap memmbuat mereka resah. "Aspek kepastian pengangkatan semua PTY tidak ada," kata dia.

Sebabnya, pegawai yang bisa diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, harus sesuai dengan kebutuhan kampus. Selain itu, status kepegawaian, yang semula tetap harus dievaluasi secara periodik selama dua tahun hingga lima tahunan tergantung dengan posisi jabatan. "Alternatif lain, UPN bisa mengangkat pegawai, tapi belum tentu kampus punya anggaran cukup untuk menggaji kami sampai pensiun," kata Dyah.

Dyah memaparkan data jumlah PTY di UPN Veteran Yogyakarta saat ini mencapai 412 orang. Sementara di UPN Veteran Surabaya ada 234 dan UPN Veteran Jakarta terdapat 341 PTY. "Sampai sekarang semua masih bekerja normal," kata Dyah. 

Saat dihubungi Tempo, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Sofian Effendi mengatakan sudah bertemu dengan wakil forum PTY. Menurut dia, sesuai UU Nomor 5 Tahun 2014, memang hanya ada dua jalan keluar. "Diangkat negara sebagai PPPK atau jadi pegawai yang dibayar kampus itu," kata dia.

Untuk mekanisme pengangkatan pegawai berstatus PPPK bisa berlangsung ketika pihak kampus mengajukan usulan ke Kemendikbud. Usulan itu kemudian akan dikaji dulu oleh Kementerian PAN mengenai kelayakan pengangkatan pegawai kontrak lembaga negara yang digaji oleh negara itu. "Dikaji apa sudah sesuai dengan kebutuhan UPN," kata Sofian.

Mantan Rektor UGM itu menjelaskan, mekanisme PPPK memang dibuka agar tiap kampus bisa memenuhi kebutuhan tenaga pendidik, peneliti dan pengelola yang tidak perlu sistem pengangkatan PNS terlebih dulu. Dengan cara itu, kampus negeri bisa dengan cepat memenuhi kebutuhan pegawai sesuai posisi yang kosong tanpa harus terbatasi oleh lamanya proses jenjang karier PNS. "Contoh, kalau butuh profesor atau peneliti, yang langsung diusulkan namanya," kata dia.

Sofian mengatakan mekanisme itu memang tidak menjanjikan semua pegawai otomatis diangkat. Namun, menurut dia, apabila semua PTY di UPN Veteran selama ini menempati bidang yang benar-benar dibutuhkan kampus, semua pegawai bisa diangkat sebagai PPPK. "Kalau memang selama ini dibutuhkan, mereka tidak perlu khawatir," kata dia.

Berita ini bersumber dari Tempo.co.

Tahun 2015 Sudah Bisa Rekrutmen PPPK

Sahabat pembaca Pengumuman CPNS dan PPPK, sudah tahukah anda bahwa Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sudah diteken. Ini berarti, tahun depan rekruitmen PPPK sudah bisa dilaksanakan oleh instansi pusat maupun daerah.

"Beberapa hari lalu, sebelum Presiden Jokowi dilantik, PP PPPK sudah diteken Pak SBY," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) demisioner Azwar Abubakar di kantornya, Rabu (22/10).

Dia menyebutkan, dengan adanya PP PPPK berarti rekruitmen bisa dilakukan tahun depan. Apalagi untuk tahun anggaran 2014, pemerintah sudah mengalokasikan formasi PNS dan PPPK. Di mana formasi PNS 65 ribu dan 35 ribu PPPK.

"Tahun ini belum ada rekruitmen PPPK karena terbentur di PP. Kalau sekarang sudah ada, otomatis untuk tahun depan bisa dibuka rekruitmennya. Sedangkan instansi yang sudah memasukkan usulan PPPK tetap akan diproses untuk tahun depan," tandasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.

Senin, 13 Oktober 2014

Alasan Pemerintah Menaikkan Ambang Batas Kelulusan CPNS

Sahabat pembaca Pengumuman CPNS, sudah tahukah anda bahwa pemerintah telah menaikkan nilai ambang batas (passing grade) kelulusan tes kompetensi dasar (TKD) seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2014. Namun kenaikan itu hanya dilakukan terhadap kelompok soal tes karakteristik pribadi (TKP), sementara dua kelompok soal lainnya tetap seperti tahun 2013.

Apa alasan pemerintah menaikkan ambang batas kelulusan tersebut?

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik (HKIP) KemenPAN-RB Herman Suryatman menuturkan, kenaikan ambang batas kelulusan tersebut dilakukan demi meningkatkan kualitas CPNS yang akan mengabdi ke negara.

"Passing grade naik seiring dengan hasil yang diharapkan yaitu kenaikan kualitas CPNS," kata dia  saat dihubungi Liputan6.com, Senin (13/10/2014).

Khusus untuk daerah yang tak dapat memenuhi ambang batas kelulusan, Herman menuturkan, pemerintah akan memberikan afirmasi. 

"Ada kebijakan untuk afirmasi bagi daerah-daerah yang kesulitan penuhi passing  grade. Nanti akan dianalisis," terang dia.

Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Setiawan Wangsaatmadja sebelumnya mengatakan, passing grade pada tahun lalu 75 untuk tes intelegensia umum (TIU), 70 untuk tes wawasan kebangsaan (TWK) dan 105 untuk tes karakteristik pribadi (TKP). 

"Untuk tahun ini, TKP dinaikkan menjadi 126, sehingga jumlahnya menjadi 271," jelas Iwan beberapa waktu lalu.

Ketentuan mengenai ambang batas kelulusan TKD CPNS itu dituangkan dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 29 Tahun 2014 tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Seleksi CPNS tahun 2014.

Passing grade  untuk TKP ditetapkan dengan kriteria 72 persen dari nilai maksimal yakni 175.  Untuk TIU jumlah soalnya 30, kalau jawaban benar semua nilai maksimal 150. Passing grade TIU merupakan 50 persen dari nilai maksimal, yakni 75 atau 15 jawaban benar. Sedangkan passing grade TWK ditetapkan 40 persen dari nilai maksimal, yakni 175 (jumlah soal 35), yakni 70.

Setiawan mengingatkan, meskipun total nilai peserta tinggi tetapi ada salah satu kelompok soal yang tidak memenuhi passing grade, peserta tes tetap tidak lulus.

“Jadi selain nilainya harus tinggi, peserta harus memenuhi passing grade,” imbuh Iwan.

Peserta seleksi CPNS yang dinyatakan lolos, dapat mengikuti tahap seleksi lanjutan, yakni tes kompetensi bidang (TKB). Passing grade ini akan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang diharapkan bisa selesai dalam waktu dekat. 

Berita ini bersumber dari Liputan6.

Kamis, 09 Oktober 2014

Pemerintah menaikkan nilai ambang batas alias passing grade kelulusan tes kompetensi dasar (TKD) seleksi CPNS tahun 2014.

Sahabat pembaca Pengumuman CPNS, sudah tahukah anda bahwa pemerintah menaikkan nilai ambang batas alias passing grade kelulusan tes kompetensi dasar (TKD) seleksi CPNS tahun 2014.

Ketentuan mengenai kenaikan ambang batas kelulusan TKD CPNS itu tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 29 Tahun 2014 tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Seleksi CPNS tahun 2014.

Setiawan Wangsaatmadja, Deputi SDM Aparatur Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengatakan bahwa kenaikan ambang batas penilaian tersebut dilakukan khusus untuk kelompok soal tes karakteristik pribadi (TKP) PNS. 

“Untuk tahun ini, kenaikan ambang batas TKP mencapai 126, sehingga jumlah ambang batas nilai kelulusan untuk tes ini menjadi 271,” kata Setiawan dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkannya di Jakarta Kamis (9/10/2014).

Sementara itu, untuk tes intelegensia umum (TIU) dan tes wawasan kebangsaan (TKB), Setiawan mengatakan bahwa ambang batas nilai tetap dipertahankan di level 75 dan 70 atau sama dengan ambang batas tahun 2013 lalu.

Berita ini bersumber dari Kompas

Minggu, 05 Oktober 2014

Sebanyak 5.267 orang bakal menjalani tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) Pemkot Surabaya di SMKN 5 Surabaya mulai besok

Sahabat pembaca Pengumuman CPNS, sudah tahukah anda bahwa sebanyak 5.267 orang bakal menjalani tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) Pemkot Surabaya di SMKN 5 Surabaya mulai besok (6/10) hingga 11 Oktober.

Mereka memperebutkan 116 kursi. Mulai bidang tenaga pendidikan, kesehatan, sampai tenaga teknis.

Panitia seleksi ingin pelaksanaan tes tersebut berjalan transparan. Karena itu, panitia juga memasang layar monitor selebar 50 inci di luar ruang ujian. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat juga bisa ikut mengawasi pelaksanaan tes para pelamar CPNS itu.

Ada dua layar monitor yang disiapkan. Satu layar akan tersambung dengan kamera pengawas yang berada di empat sudut ruang ujian. Satu layar monitor lagi dipakai untuk menampilkan statistik pengerjaan soal dengan sistem computer assisted test (CAT). Nilai tiap peserta bisa dipantau secarareal time.

Ketua Panitia Seleksi CPNS Surabaya Hadisiswanto Anwar mengungkapkan, sistem itu dipakai untuk menjaga transparansi. Dengan demikian, tidak ada lagi yang berpikiran tes itu curang dan sejenisnya. ''Sepanjang tes berlangsung, orang yang berada di luar bisa ikut mengawasi,'' ungkapnya.

Dalam sehari, ada lima kelompok tes. Namun, khusus Jumat dan Sabtu, masing-masing cuma tiga kelompok tes. Tiap kelompok tes tersebut akan diikuti 200 peserta. Namun, panitia mempersiapkan 220 unit komputer yang terpasang di meja ujian. Artinya, ada 20 komputer cadangan bila ada kerusakan. 

Hadi yang juga menjabat asisten administrasi umum Pemkot Surabaya itu menambahkan, nilai CAT bakal langsung keluar setelah peserta merampungkan tes. Skor itu akan terpampang langsung di layar monitor mereka masing-masing. Panitia juga akan mencetak hasil ujian tersebut dan memublikasikannya di papan pengumuman di setiap sesi. ''Jadi, nilai bisa langsung diketahui saat itu juga,'' imbuhnya.

Sementara itu, sebanyak 3.569 pelamar CPNS Pemprov Jatim lolos verifikasi pemberkasan. Mereka bakal melanjutkan ke tahap tes kompetensi dasar (TKD) yang dilaksanakan pada 7-11 Oktober mendatang. Menurut Kepala BKD Pemprov Jatim Akmal Boedianto, meski terjadi kendala teknis pada sistem internal BKD, proses administrasi yang dilakukan para pelamar CPNS akhirnya berjalan lancar. 

Sebelumnya, tercatat ada sekitar 9.791 user yang telah masuk dalam laman panitia seleksi nasional (panselnas). Yang masuk laman BKD Jatim mencapai 5.137 user dan yang memenuhi syarat administrasi 3.569 orang. ''Sisanya tidak memenuhi syarat,'' ungkap Akmal.

Seluruh peserta CPNS yang lolos verifikasi tersebut harus menjalani tes selama lima hari di gedung Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya. BKD telah menyiapkan 150 unit komputer untuk pelaksanaan tes dengan sistem CAT. Dalam sehari, akan ada 750 peserta yang mengikuti tes dengan lima kali angkatan. ''Karena jumlah peserta tidak sebanyak tahun lalu, cukup diselesaikan kurang lebih seminggu,'' imbuhnya.

Akmal menuturkan, tes CPNS masih menggunakan passing grade untuk menentukan lolos tidaknya peserta. Tahun lalu, passing grade yang ditentukan adalah 250. Namun, hingga kini belum ada kepastian passing grade yang ditentukan pusat. ''Kemungkinan bisa sama,'' ujarnya.

Saat ini kuota CPNS pemprov hanya 168 kursi. Jumlah tersebut menurun dibanding tahun lalu yang mencapai 585 kursi. ''Kuota itu sudah ditentukan dari pusat,'' kata Akmal.

Berita ini bersumber dari JPNN.

Sabtu, 04 Oktober 2014

Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN) merupakan metode tes berbasis komputer yang mampu menjaring CPNS berkualitas.

Sahabat pembaca Pengumuman CPNS, sudah tahukah anda bahwa Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN) merupakan metode tes berbasis komputer yang mampu menjaring CPNS berkualitas. Hal ini menurut Kepala BKN Eko Sutrisno karena tesnya berlangsung secara fair, obyektif, dan akuntable.

"Banyak kepala daerah yang mengakui sistem CAT BKN ini. Mereka memberikan apresiasi karena penjaringan CPNS dengan CAT teruji kualitasnya," kata Eko, Sabtu (4/10).

Dia mencontohkan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mengakui kekuatan CAT BKN. Di samping berbagai layanan kepegawaian yang BKN suguhkan kepada masyarakat, termasuk Quick Wins

Sesuai UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), BKN merupakan instansi yang berwenang menyelenggarakan manajemen ASN, serta pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN.

"Seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) perlu membuktikan komitmen dan dukungannya agar NSP Kepegawaian berjalan secara konsisten," tandasnya.

Berita ini bersumber dari JPNN.

Kamis, 02 Oktober 2014

Surabaya Gelar Tes CPNS 6 – 11 Oktober

Sahabat pembaca Pengumuman CPNS, sudah tahukah anda bahwa Pemkot Surabaya akan melaksanakan tes kompetensi dasar (TKD) calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk 5.267 plamar di aula SMKN 5 Surabaya pada tanggal 6-11 Oktober 2014. Tes tersebut merupakan fase krusial yang harus dilalui setelah sebelumnya sudah melewati tahapan pendaftaran dan verifikasi. formasi umum tahun 2014.

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Surabaya, Mia Santi Dewi menuturkan, mulanya pelamar CPNS yang mendaftar melalui website panselnas untuk Pemkot Surabaya sebanyak 9.301 orang. Dari jumlah tersebut, yang datang untuk pemberkasan sebanyak 6.247 orang, namun 980 di antaranya dinyatakan tidak lulus administrasi.

Menurut Mia, kebanyakan penyebab gugurnya 980 orang tersebut dikarenakan ijazah atau disiplin ilmu tidak sesuai dengan posisi yang dilamar. “Jadi 5.267 itu jumlahnya sudah fix karena sudah melalui proses sinkronisasi data dari panselnas,” katanya di Surabaya, Kamis (2/10).

Untuk TKD ini, Pemkot Surabaya men-support 220 unit komputer, dengan rincian 200 komputer akan digunakan untuk tes dan 20 lainnya disiapkan sebagai cadangan. Setiap hari akan ada lima sesi, masing-masing 200 peserta tes, sehingga setiap hari sebanyak 1.000 orang akan mengikuti TKD.

Untuk mengawasi pelaksanaan tes, Pansel CPNS Pemkot Surabaya memasang CCTV di tujuh titik, baik di ruang tes maupun ruang registrasi. Selain untuk alasan keamanan, pemasangan CCTV ini guna menjamin tes berjalan secara transparan, karena setiap gerak-gerik peserta akan dapat dilihat di layar yang disediakan di luar ruang tes. “Para pengantar bisa melihat suasana yang ada di dalam tanpa harus mengganggu para peserta tes,” imbuh Mia.

Dengan metode CAT ini, hasil tes akan langsung terkoneksi dengan server secara realtime sehingga nilai bisa diketahui peserta. Tak hanya itu, perolehan nilai bisa langsung dipantau karena setiap selesai sesi, hasil tes akan dipampang di layar di luar tempat ruangan tes. “Peserta dapat melihat dan mencatat nilai masing-masing begitu mereka selesai mengerjakan soal,” ungkap dia.

Mantan Kabid Mutasi BKD Surabaya ini wanti-wanti semua pihak agar tidak mudah percaya terhadap oknum yang menawarkan jalan pintas dengan membayar sejumlah uang. Pasalnya, seluruh rangkaian seleksi CPNS ini tidak dipungut biaya, bebas KKN dan transparan. Peserta yang terbukti melakukan tindakan curang dipastikan akan langsung gugur.

Terkait TKD, materi yang diujikan meliputi tiga unsur, yakni wawasan kebangsaan, intelegensi/pengetahuan umum dan karakteristik pribadi. Para peserta akan mengerjakan semua soal dengan metode CAT (computer assisted test). Dalam proses pengerjaan soal, peserta tidak perlu membawa alat tulis karena soal dan jawaban seluruhnya tertera dan dikerjakan dengan komputer.

Berita ini bersumber dari KEMENPAN-RB.

Minggu, 21 September 2014

3.300 Pelamar CPNS Kemenhut 2014, Urutan Pertama Diuji CAT-BKN

Tim dan fasilitas Computer Assissted Test (CAT) BKN seratus persen siap fasilitasi ujian CPNS 2014. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen (PPSR) BKN Aris Windiyanto usai meninjau hari pertama pelaksanaan seleksi CPNS 2014 di Gedung CAT-BKN, Senin (22/9/2014). Pusat data PPSR merilis bahwa CAT-BKN memfasilitasi peserta seleksi CPNS Kementerian Kehutanan (Kemenhut) sebanyak 3.300 pelamar. Kemudian 2 Instansi dengan CAT-BKN mandiri yang juga melaksanakan mulai hari ini, yaitu Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) 5.062 pelamar dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) 1.801 pelamar.

Selanjutnya Aris windiyanto menyampaikan bahwa pelamar Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dijadualkan pada urutan pertama seleksi CPNS 2014 ini. Hal ini, menurut Aris, tentunya berdasarkan koordinasi dengan Instansi yang minta difasilitasi CAT-BKN dan sudah siap sesuai acuan jadual. “Kita harus memberi kepastian untuk memulai proses seleksi,” jelas Aris. Namun demikian menurut Aris, walaupun proses seleksi sudah dimulai, pihaknya tidak menampik masih banyak Instansi yang belum pasti jadual dan jumlah peserta tesnya. “Ini wajar, kan masih ada Instansi baru buka pendaftaran, dan jadual pendaftaran belum ditutup,” ujar Aris Windiyanto.

Aris Windiyanto optimis bahwa CAT-BKN akan mampu merampungkan tugas Negara dengan baik seperti tahun lalu. Aris Windiyanto kembali berpesan kepada seluruh pelamar CPNS yang melakukan TKD dengan CAT-BKN untuk tidak mempercayai oknum calo atau penipu. “Proses seleksi denga CAT-BKN sangat transparan danhasilnya dipastikan bebas praktik KKN,” pungkas Aris Windiyanto. 

Sumber berita : BKN

Persyaratan penerimaan CPNS menjadi kewenangan masing-masing instansi.

Sahabat pembaca Pengumuman CPNS, sudah tahukah anda bahwa persyaratan penerimaan CPNS menjadi kewenangan masing-masing instansi. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) hanya sebatas menetapkan rincian formasinya. Sedangkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengurus pemberkasan NIP CPNS.

"Kewenangan untuk menetapkan syarat pelamar dan menolak pelamar ada di tangan instansi masing-masing. Pusat tidak berhak menentukan persyaratannya," kata Kasubag Publikasi BKN Tomy Donardi, Minggu (21/9).

Pemerintah dalam hal ini Panselnas, lanjutnya, hanya mensyaratkan, pelamar yang mendaftar CPNS harus menggunakan ijazah asli dan bukan surat keterangan lulus (SKL) saja. Terhadap kasus yang terjadi di Bangka Selatan di mana pelamar ditolak karena lulusan paket C, menurut Tomy, harus dilihat lagi persyaratannya. Jika instansi hanya mensyaratkan lulusan SLTA tanpa embel-embel 'atau sederajatnya', otomatis lulusan selain SLTA tidak bisa.

"Kalau syarat yang dicantumkan SLTA atau sederajatnya, otomatis lulusan paket C bisa daftar CPNS. Demikian juga lulusan sederajat lainnya seperti Madrah Aliyah," terangnya.

Jika ternyata yang diharapkan instansi adalah lulusan SLTA plus (yang punya tambahan keterampilan), BKD bisa saja menolak pendaftar yang tidak memiliki kompetensi.

Berita ini bersumber dari JPNN.